Wakil Bupati Samosir Minta Keseriusan dan Komitmen Seluruh Stakeholder Percepatan Penurunan Stunting

SAMOSIR-Wakil Bupati Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) meminta keseriusan komitmen seluruh stakeholder yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM saat membuka rapat koordinasi TPPS (Rembuk Stunting) Tahun 2024 di Aula Kantor Bupati Samosir, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: Suir Syam Minta BPOM Tindak Lanjut Pelarangan Penjualan Obat Mengandung DEG dan EG

"Saya minta keseriusan dan komitmen dari seluruh stakeholder, pemerintah desa dan para pihak untuk bersama-sama mewujudkan penanggulangan dan penurunan stunting terintegrasi dengan memanfaatkan segala potensi yang ada", tegas Martua.

Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Sumut Yusrizal Batubara, S.Sos, Dandim 0210/TU diwakili oleh Danramil 02/Nainggolan Kapt. Inf. Judiar Sinaga, Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir Ny. Harta Rohana M. Sitanggang, Kadis P3AP2KB dr. Friska Situmorang, Kepala Bappeda Rajoki Simarmata, Kadis Sosial PMD F. Agus Karokaro, Plt. Kadis Ketapang Pertanian Dr. Tumiur Gultom, perwakilan OPD, Camat, Kepala Desa lokasi Lokus Stunting, Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Samosir dan perwakilan USAID ERAT Sumut.

Baca juga: Lapas Permisan Nusakambangan Sambut Kunjungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Lebih lanjut, Wakil Bupati Martua Sitanggang menyampaikan bahwa percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus kita dukung bersama-sama. "Permasalahan stunting yang multidimensional memerlukan upaya lintas sektor melibatkan seluruh stakeholder secara terintegrasi melalui koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, hingga tingkat desa”, kata Martua.

Disamping itu, percepatan penurunan stunting perlu akselerasi dari hulu ke hilir yaitu kebijakan yang mengatur dimulai dari pra nikah, kehamilan, masa kehamilan dan masa interval sebagai upaya pencegahan. 

Baca juga: Optimalkan Layanan Kesehatan, WBP Lapas Permisan Ikuti Skrining Frambusia oleh UPTD Puskemas Cilacap Selatan I

Tahun 2024, melalui TPPS telah ditetapkan 16 Desa lokasi fokus baru lokus stunting dan 17 Desa perluasan lokasi fokus intervensi Tahun 2025. Untuk itu perlu disiapkan strategi dan rencana program percepatan penurunan stunting.

Menurutnya. beberapa sasaran spesifik pencegahan stunting adalah bagi remaja, calon pasangan usia subur/calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan anak usia 0-59 bulan. Dengan 3 (kunci) pencegahan yakni perbaikan pola makan, pola asuh, sanitasi dan akses air bersih.

Baca juga: Bersama Nakes, Babinsa Selisihan Klungkung Pantau Kesehatan Lansia dan Balita

Martua Sitanggang juga menyampaikan bahwa pertemuan rembuk stunting merupakan bagian dari 8 (delapan) aksi integrasi yang akan memperkuat efektivitas intervensi penurunan stunting mulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, penguatan regulasi, pembinaan kader pembangunan manusia (KPM), penguatan manajemen sampai review kinerja tahunan percepatan penurunan stunting. Rembuk stunting ini dilakukan untuk memastikan integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara seluruh komponen yang ada baik pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Melalui pertemuan ini, Martua berharap agar rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh lintas program dan lintas sektor untuk diselaraskan dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dan rencana kerja OPD tahun berikutnya, serta adanya penandatanganan komitmen penurunan stunting oleh seluruh stakeholder terkait.

Baca juga: Tim Percepatan Penurunan Stunting Samosir Gelar Rakor, Camat dan Kades Diminta Berikan Perhatian Serius

Sementara itu, Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Sumatera Utara Yusrizal Batubara S.Sos menegaskan pentingnya kerjasama antar instansi dalam upaya penurunan angka stunting. 

"Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pemerintah terkait, serta masyarakat sangatlah vital dalam mencapai tujuan ini. Maka kami berkomitmen mendukung setiap langkah yang diambil oleh Pemkab Samosir dalam upaya menurunkan stunting", katanya.

Yusrizal mengatakan, salah satu kunci utama dalam penanganan masalah stunting yaitu pola pengasuhan sejak 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Untuk itu masyarakat atau keluarga perlu mendapat pengetahuan tentang pengasuhan yang ideal mulai sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.

Selama acara berlangsung, berbagai langkah strategis dan program-program konkret dibahas untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir. Mulai dari intervensi spesifik, intervensi sensitif serta penguatan program pemberdayaan masyarakat. Acara ditutup dengan penandatangan komitmen bersama oleh seluruh stakeholder yang terlibat.